TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan ada upaya menghalangi ekstradisi Maria Pauline Lumowa dari Serbia ke Indonesia.
Yasonna mengatakan pemerintah menjalankan diplomasi untuk membawa pulang Maria dari Serbia. Selain belum adanya perjanjian ekstradisi kedua negara, politikus PDIP itu mengatakan ada 'gangguan' saat pemulangan.
Yasonna mengaku mendapat cerita dari Duta Besar Indonesia di Serbia, Chandra W. Yudha yang mengatakan ada upaya intens dari salah satu negara yang melobi agar Maria tak diekstradisi. "Saya katakan karena beliau warga negara Belanda, ada lobi-lobi. Bukan hanya kita yang melobi," kata Yasonna dalam konferensi pers, Kamis, 9 Juli 2020.
Meski begitu, kata Yasonna, Serbia adalah negara hukum yang memiliki kedaulatan sendiri. Ia pun berterima kasih atas kerja sama dan komitmen pemerintah Serbia untuk menyerahkan Maria ke Indonesia.
Yasonna mengaku melapor kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk diteruskan kepada Presiden Joko Widodo, dan Kantor Staf Presiden.
"Saya minta kita rahasiakan dulu, kita rahasiakan sebelum betul-betul yang bersangkutan ada di tangan kita," kata Yasonna
Yasonna mengatakan ekstradisi ini menunjukkan Indonesia adalah negara hukum. Ia berujar, orang-orang yang berurusan dengan hukum bisa melarikan diri, tapi tak bisa bersembunyi. "Walaupun orang sudah banyak lupa, tetapi hukum adalah hukum." kata politikus PDIP ini.
